Apa sebenarnya budaya politik? Banyak ahli mendefinisikan pengertian budaya politik. Roy Macridis, mendefinisikan kebudayaan politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama. Samuel Beer komponen-komponen kebudayaan adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Finer, kebudayaan politik suatu bangsa terutama nampaknya terpusat terhadap legitimasi peraturan-peraturan dan lembaga politik serta prosedur. Kemudian Dennis Kavanagh, kebudayaan politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung. Adapun obyek-obyek politik mencakup bagian dari sistem politik, seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok organisasi, pandangan-pandangan individual sendiri sebagai pelaku-pelaku politik dan pandangannya terhadap warga masyarakat lain.
Robert Dahl, mendefinisikan kebudayaan politik adalah satu faktor yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Adapun unsur budaya yang penting:
1.Orientasi masalah-masalah, apakah mereka pragmatik atau rasionalistis. Orientasi ini biasanya ditentukan/diarahkan oleh faktor-faktor eperti tradisi, kenangan sejarah, motif, agama, perasaan, dan simbol-simbol. Adapun komponen orientasi ini Cognitif (pengetahuan dan kesadaran tentang sistem politik), afektif, kecenderungan emosi terhadap sistem itu, dan evaluasi (pertimbangan terhadap sistem).
2.Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (kooperatif atau non kooperatif).
3.Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak.
4.Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.
Menurut Pye, indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.
Definisi budaya politik yang lain diberikan Almond dan Verba, Menurut keduanya budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif dan evaluasi. Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut feelings terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya (Gaffar, 2004:99-100). Pendapat lain lagi dikemukan oleh Rusadi Kantaprawira, Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah(an), karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang (Kantaprawira, 1999:26).
Jadi kebudayaan politik tidak lain adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai satu subkultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh budaya secara umum.
Lalu bagaimana dengan budaya politik Indonesia? Menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2004:106-118) budaya politik Indonesia yang dominan adalah yang berasal dari etnis Jawa, kecenderungan kepada patronage dan kecenderungan neo-patrimonialistik. Rusadi Kantaprawira, memberikan gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia adalah sebagai berikut (Kantaprawira, 1999:37-39):
1.Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keaneka ragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan karakter (character building).
2.Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan dilain pihak; di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggungjawab politiknya - yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial - sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif – yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan moderen – kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti agama, kesukuan dan lainnya, dengan kata lain kebudayaan politik Indonesia merupakan “mixed political culture” yang diwarnai dengan besarnya pengaruh kebudayaan politik parokial-kaula.
3.Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan nonpuritanisme dan lain-lain. Di samping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.
4.Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengkukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.
5.Dilema interaksi tentang introduksi moderenisasi (dengan segala konsekwensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Varibel-variebel tersebut di atas terjali satu sama lain, berinteraksi, bersilangan, kadang-kadang berkoinsidensi yang bentuk potret sementaranya bergantung pada variabel tertentu yang relatif paling dominan. Akibat budaya politik seperti ini, dampak yang menonjol selama orde baru adalah kolusi, korupsi dan nepotisme. Pengangkatan seseorang pada jabatannya cenderung bukan berdasarkan prestasi tetapi pada kolusi atau nepotisme, peraturan tentang pengangkatan ada tetapi tidak ditaati.
Bentuk-bentuk mempolitisasi agama ini dapat dilakukan dengan dua cara pertama dengan menggunakan dari ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenarkan tindakan yang dilakukan dan dua dengan mengerahkan massa turun ke jalan, apakah itu dalam bentuk demonstrasi atau pawai dijalanan istilah lainnya “tekanan dari jalanan”.
Read More...
Selasa, 15 Juli 2008
SEBUAH KONSEP ; BUDAYA POLITIK
Pendahuluan
Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.
Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.
Makalah ini akan mengeksplorasi secara luas pengertian budaya politik dari berbagai pakar. Meskipun hanya mengemukakan berbagai pendapat tentang budaya politik diharapkan bisa memberikan gambaran konsep yang kontroversial ini.
Pola sikap dan orientasi individu
Menurut Gabriel Almond (1966) budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :
1. Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan
2. Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang ibyek politik
3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali noram-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme.Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara. Orientasi individu dan kolektif
Walter A Rosenbaum menyebutkan, budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya.Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”. Aspek politik sistem nilai
Albert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk mneolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.
-Obyek-obyek Orientasi Politik
Obyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.Almond sendiri seperti dikutip dalam Mochtar Mas’oed (1984) membagi tiga jenis budaya politik.
1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada semakli terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.
Rosenbaum menulis daftar tentang orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik.
1. Orientasi terhadap struktur pemerintahan. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.b. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
2. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politika. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.b. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.c. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.3. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknyaa. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.b. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.
Penutup
Meskipun pengertian budaya politik masih kabur, namun berbagai pandangan yang muncul dari pakar politik memperlihatkan upaya untuk menguraikan soal pelik ini. Dari berbagai pendapat itu memang terlihat bahwa bidaya politik terkait dengan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan politik. Namun kehidupan yang abstrak itu memang ada dan kadang-kadang dalam praktek mendominasi proses politik.
Read More...
Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.
Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.
Makalah ini akan mengeksplorasi secara luas pengertian budaya politik dari berbagai pakar. Meskipun hanya mengemukakan berbagai pendapat tentang budaya politik diharapkan bisa memberikan gambaran konsep yang kontroversial ini.
Pola sikap dan orientasi individu
Menurut Gabriel Almond (1966) budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :
1. Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan
2. Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang ibyek politik
3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali noram-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme.Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara. Orientasi individu dan kolektif
Walter A Rosenbaum menyebutkan, budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya.Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”. Aspek politik sistem nilai
Albert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk mneolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.
-Obyek-obyek Orientasi Politik
Obyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.Almond sendiri seperti dikutip dalam Mochtar Mas’oed (1984) membagi tiga jenis budaya politik.
1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada semakli terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.
Rosenbaum menulis daftar tentang orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik.
1. Orientasi terhadap struktur pemerintahan. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.b. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
2. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politika. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.b. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.c. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.3. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknyaa. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.b. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.
Penutup
Meskipun pengertian budaya politik masih kabur, namun berbagai pandangan yang muncul dari pakar politik memperlihatkan upaya untuk menguraikan soal pelik ini. Dari berbagai pendapat itu memang terlihat bahwa bidaya politik terkait dengan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan politik. Namun kehidupan yang abstrak itu memang ada dan kadang-kadang dalam praktek mendominasi proses politik.
Senin, 14 Juli 2008
PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN SISTEM PARLEMENTER
SISTEM PRESIDENSIIL
Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
- Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
- Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.
Ciri-ciri
Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:
- Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
SISTEM PARLEMENTER
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PENGANTAR
PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem pemerintahan dalam inggris (system of governmential) adalah sistem yang dimiliki suatu negara pada umumnya.Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya sendiri-sendiri seperti sesuai dengan situasi dan kondisi suatu negara itu.
- Presidensial
- Parlementer
- Komunis
- Demokrasi liberal
- liberal
- kapital
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu.Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis,absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Sistem pemerintahan secara luas
secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Sistem pemerintahan secara sempit
secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri
Pengertian dan hakikat bangsa
Pengertian dan hakikat bangsa......selanjutnya klik disini : "PENGERTIAN DAN HAKIKAT BANGSA
Bangsa (nation) atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing “nation” yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini."........more Read More...
Bangsa (nation) atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing “nation” yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini."........more Read More...
Rumusan - rumusan Pancasila
Rumusan - rumusan Pancasila............selanjutnya klik disini: "Rumusan-rumusan Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia." Read More...
Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia." Read More...
Rumusan - rumusan Pancasila
Rumusan-rumusan Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan
Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.
Rumusan I: Muh. Yamin, Mr.
Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.
Rumusan Pidato
Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan
- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri ke-Tuhanan [sic!]
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat
Rumusan Tertulis
Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kebangsaan Persatuan
- Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan [sic!]
- keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan II: Sukarno, Ir.
Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah Ir Sukarno[1]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu
Rumusan Pancasila
- Kebangsaan
- Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan [sic!]
- Mufakat,-atau demokrasi [sic!]
- Kesejahteraan sosial
- ke-Tuhanan yang berkebudayaan [sic!]
Rumusan Trisila
- Socio-nationalisme [sic!]
- Socio-demokratie [sic!]
- ke-Tuhanan [sic!]
Rumusan Ekasila
- Gotong-Royong [sic!]
Rumusan III: Piagam Jakarta
Usulan-usulan blue print Negara
Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".
Rumusan kalimat
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Alternatif pembacaan
Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan
- [A] dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar,
- [A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,
- [A.2] persatuan
- [A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;] serta
- [B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan
- Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan populer
Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan IV: BPUPKI
Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.
Rumusan kalimat
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan
- Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan V: PPKI
Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan
Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa
Rumusan kalimat
“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- ke-Tuhanan Yang Maha Esa, [[sic!]]
- Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- Persatuan
- Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan VI: Konstitusi RIS
Pendudukan wilayah
Rumusan kalimat
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- perikemanusiaan,
- kebangsaan,
- kerakyatan
- dan keadilan sosial
Rumusan VII: UUD Sementara
Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI
Rumusan kalimat
“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- perikemanusiaan,
- kebangsaan,
- kerakyatan
- dan keadilan sosial
Rumusan VIII: UUD 1945
Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya:
- Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
- Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
[sunting] Rumusan kalimat
“… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Rumusan dengan penomoran (utuh)
- Ketuhanan Yang Maha Esa,
- Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- Persatuan
- Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Rumusan IX: Versi Berbeda
Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Rumusan
- Ketuhanan Yang Maha Esa,
- Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- Persatuan
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial.
Rumusan X: Versi Populer
Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.
Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)
Rumusan
- Ketuhanan Yang Maha Esa,
- Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- Persatuan
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Catatan Kaki
- ^ Sidang Sesi I BPUPKI tidak hanya membahas mengenai calon dasar negara namun juga membahas hal yang lain. Tercatat dua anggota Moh. Hatta, Drs. dan Supomo, Mr. mendapat kesempatan berpidato yang agak panjang. Hatta berpidato mengenai perekonomian
- ^ Negara Indonesia Timur, wilayahnya meliputi
- ^ Negara Sumatra Timur, wilayahnya meliputi bagian timur provinsi Sumut (sekarang)
“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).
Referensi
- UUD 1945
- Konstitusi RIS (1949)
- UUD Sementara (1950)
- Berbagai Ketetapan MPRS dan
- Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua.
- Tim Fakultas Filsafat UGM (2005) Pendidikan Pancasila. Edisi 2.
Pengertian dan hakikat bangsa
PENGERTIAN DAN HAKIKAT BANGSA
Bangsa (nation) atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing “nation” yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.
Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “natie” dan “nation”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut :
1. Satu kesatuan bahasa ;
2. Satu kesatuan daerah ;
3. Satu kesatuan ekonomi ;
4. Satu Kesatuan hubungan ekonomi ;
5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
Istilah natie (nation) mulai populer sekitar tahun 1835 dan sering diperdebatkan, dipertanyakan apakah yang dimaksud dengan bangsa?, sehingga melahirkan berbagai teori tentang bangsa sebagai berikut :
- Teori Ernest Renan
Pembahasan mengenai pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari : (1). Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. (2). Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang.
Dasar dari suatu paham kebangsaan, yang menjadi bekal bagi berdirinya suatu bangsa, ialah suatu kejayaan bersama di zaman yang lampau dimilikinya orang-orang besar dan diperolehnya kemenangan-kemenangan, sebab penderitaan itu menimbulkan kewajiban-kewajiban, yang selanjutnya mendorong kearah adanya usaha bersama. Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa hal penting merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam E. Tamburaka, 1999 : 82).
Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak, berbeda dengan teori kebudayaan (cultuurnatie theorie) yang menyatakan bahwa bangsa merupakan perwujudan persamaan kebudayaan: persamaan bahasa, agama, dan keturunan. Berbeda juga dengan teori kenegaraan (staatsnatie theorie) yang menyatakan bahwa bangsa dan ras kebangsaan timbul karena persamaan negara.
Menurut teori Ernest Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif, tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk (consttuief element) dari bangsa. Karena merupakan plebisit yang diulangi terus-menerus, maka bangsa dan rasa kebangsaan tidak dapat dibatasi secara teritorial, sebab daerah suatu bangsa bukan merupakan sesuatu yang statis, tapi dapat berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan jalannya sejarah bangsa itu sendiri.
Teori Renan tentang nation (waktu itu masih digunakan kata bangsa) dianut dan secara langsung sebagai tokoh teori nasionalisme menegaskan suatu negara hanya ada karena adanya kemauan bersama. Kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah dari satu negara akan mempunyai pengaruh dalam komunitas dunia.
Dari konsep nasionalisme Ernest Renan pada masa itu telah membangkitkan rasa nasionalisme kelompok mahasiswa dan cendekiawan-cendekiawan Indonesia pada tahun 1920-an seperti Perhimpunan Indonesia, Indonesische Studieclub, dan Algemeene Studieclub yang merupakan pembentuk dan penyebar nasionalisme Indonesia serta memberi orientasi bagi perjuangan bangsa terjajah di wilayah Hindia Belanda dalam rangka membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda, yang kemudian lazim disebut awal gerakan kebangkitan nasional.
Teori Renan mengatakan bahwa etniksitis tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme, jadi nasionalisme bisa jadi dalam suatu komunitas yang multi etnis, persatuan agama juga tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Persatuan bahasa mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama. (Frank Dhont, 2005 : 8)
- Teori Otto Bauer
Persoalan : was ist eine nation, dijawab oleh Otto Bauer adalah eine nation ist aus schicksalameinschaft erwachsene charaktergemeinschaft (suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib) atau bangsa adalah suatu kesamaan perangai yang timbul karena senasib (Rustam E. Tamburaka, 1999 : 83).
- Teori Rudolf Kjellen
Rudolf Kjellen membuat suatu analogi/membandingkan bangsa dengan suatu organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup, mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa (Rustam E. Tamburaka, 1999 : 84-85).
Suatu bangsa dianggap ada, apabila mulai sadar sebagai suatu bangsa jika para warganya bersumpah pada dirinya, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Swiss waktu mendirikan persekutuannya: wir wollen sein ein einzig volk von brudern (kita ingin menjadi satu rakyat yang bersaudara satu sama lainnya), seperti juga yang dilakukan oleh pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk pertama kalinya pemuda Indonesia memproklamasikan kesatuan Indonesia secara kultural dan politik dalam 3 (tiga) konsep : satu tanah air, Indonesia ; satu bangsa, Indonesia ; dan satu bahasa, Indonesia, hal ini merupakan modal sosial (social capital) penting bagi perjalanan sejarah masyarakat Indonesia karena pada peristiwa itu untuk pertama kalinya konsep jati diri (identity) sebagai “bangsa” (nation) dengan konsep Indonesia sebagai simbol pemersatu keragaman masyarakat Indonesia dinyatakan secara tegas, jelas, dan berani. Sumpah Pemuda merupakan tekad generasi muda tersebut pada dasarnya menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan suku, bangsa, ras, agama, dan kebudayaan yang berasal dari berbagai penjuru. Melalui ikrarnya itu, mereka menyatukan derap langkah dan gerak maju menuju kepada kehidupan kebangsaan
Suatu bangsa yang menjelma membentuk suatu negara, maka ia dapat memperoleh isi rohani yang lebih tinggi yang semula tidak dipunyainya. Hal ini merupakan isi dari asas kebangsaan dan sekaligus cita-citanya yang terakhir, yang pernah menggemparkan setiap zaman. Suatu bangsa baru akan dianggap sempurna, apabila batas-batasnya sudah sama dengan batas-batas negaranya. Dengan demikian kesadaran berkebangsaan dan sekaligus memiliki kebudayaan yang sama yang merupakan identitasnya. Kesatuan yang utuh dalam segala aspek kehidupan, selalu diusahakan secara terus-menerus. Menurut Rudolf Kjellen dibalik suatu bahasa terdapat suatu kebangsaan. Dengan demikian, bahasa bukan merupakan sebab, tetapi akibat dari kebangsaan, teori ini disebut dengan teori Lebenssehnsucht (nafsu hidup bangsa).
- Teori Geopolitik
Teori ini bersangkutan dengan Blood and Boden Theorie (Teori Darah dan Tanah) oleh Karl Haushofer yang dianggap sebagai sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi digunakan pula oleh kaum nasionalis di
II. L LATAR BELAKANG MUNCULNYA KONSEP BANGSA
Dari berbagai teori tentang bangsa dihubungkan dengan sebelum ada negara Republik
“Masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, yang selain terdiri dari nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang diwarisi dari para nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri, struktur masyarakat sendiri, sistem politik sendiri, dan ini yang amat penting, wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri.”
Kalau batas bahasa dapat dianggap bertumpang tindih dengan batas suku bangsa, maka dapat dibayangkan betapa besar jumlah suku bangsa yang tadinya disebut bangsa (jadi bukan suku bangsa) terdapat di Indonesia ini, karena menurut perkiraan para ahli bahasa dewasa ini ada sekitar 400 bahasa daerah (bukan dialek) di Indonesia (Maurits Simatupang, 2002 : 113).
Untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai pengertian bangsa dalam konteks Indonesia, ada baiknya kita menoleh ke belakang ketika paham kebangsaan mulai dibicarakan di kalangan kaum muda terpelajar Indonesia, terutama kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan modern pada permulaan abad ke-20.
Marilah kita perhatikan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu. Tidak banyak kita ketahui tentang proses terjadinya Sumpah Pemuda tersebut. Bagaimana para pemuda yang terdiri dari berbagai kelompok etnis itu memutuskan bahwa mereka merupakan satu bangsa, yaitu bangsa
Berbeda halnya dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merancang dasar-dasar negara Indonesia yang sekarang kita sebut Pancasila dan UUD 1945 karena kita dapat mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam sidang-sidang melalui laporan yang “secara relatif lengkap terdapat dalam buku karangan Prof. Mr. Haji Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid I penerbitan Yayasan Prapantja, Jakarta” yang kemudian edisi keduanya dicetak ulang oleh Sekretariat Negara tahun 1992. (Maurits Simatupang, 2002 : 113 – 115)
Sangat menarik, misalnya, mengikuti pendapat-pendapat Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Mr. Muhammad Yamin, yang keduanya mempunyai latar belakang ilmu hukum yang tentunya telah mengenal dengan baik konsep-konsep bangsa (natie, nation), negara (staat, state), negara-bangsa (nationale-staat, nation-state) dan istilah-istilah politik lainnya yang berhubungan dengan bangsa dan negara. Ketika Soepomo mengutip pendapat Ernest Renan tentang persyaratan suatu bangsa, le desire d’etre ensemble (keinginan untuk bersatu), M. Yamin menganggap bahwa konsep Renan itu sudah kuno (verouderd). Bung Karno ketika gilirannya berbicara juga mengutip pendapat Otto Bauer tentang bangsa yang menurutnya juga sudah kuno : Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemein-schaft erwachsene Charaktergemeinschaft. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.) karena dia menganggap bahwa persyaratan-persyaratan bangsa yang dikemukakan oleh Renan dan Bauer itu kurang lengkap, maka ia lalu menambahkan unsur baru pada kedua konsep Renan dan Bauer itu, yaitu konsep tempat tinggal yang berasal dari ilmu Geopolitik (Teori Geopolitik berasal dari Karl Haushofer, lebih jauh dikembangkan oleh Bung Karno dalam konteks Indonesia), yang menurut Bung Karno belum ada dalam zaman Renan dan Bauer. Menurut Geopolitik yang dikemukakan oleh Bung Karno itu, bumi yang terdapat di antara ujung Sumatera sampai ke Irian itu adalah kesatuan bumi di Indonesia karena atas “ketentuan Allah SWT” didiami oleh 70.000.000 manusia yang mempunyai le desire d’etre ensemble dan Charaktergemeinschaft (Community of character). Selanjutnya, Bung Karno menganjurkan untuk “mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi
“Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk Kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.” (Lihat Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945)
Konsep geopolitik seperti dikemukakan Bung Karno ini, yaitu “kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian” kemudian kita kembangkan dalam Wawasan Nusantara yang tercantum dalam GBHN tahun 1978 dan 1983 yang mencakup :
“Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan.” (Lihat Kohar Hari Sumarno, 1985.)
Sebagai dasar pertama negara
“Kebangsaan
Kita dapat mengerti mengapa Bung Karno (bersama kaum nasionalis lainnya) mengajukan paham kebangsaan ini. Pada permulaan tahun 30-an, telah ada perdebatan di antara kaum pergerakan kemerdekaan tentang dasar negara yang akan didirikan.
Kalau kita perhatikan istilah-istilah people, nationality, dan nation (Karl W. Deutsch, 1996 : 17) yang digunakan oleh para ahli di bidang politik di waktu yang lalu di Barat, maka kita melihat bahwa konsep-konsep dan istilah-istilah itu juga dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dan dipakai sebagai landasan berpikir dan mengembangkan lebih lanjut konsep-konsep bernegara dan berbangsa untuk bangsa Indonesia. Marilah kita simak beberapa pengertian yang terkandung dalam konsep-konsep yang dikembangkan di Barat itu dan kita bandingkan dengan konsep-konsep dan pengertian-pengertian yang dikemukakan dalam sidang-sidang tersebut. (Maurits Simatupang, 2002 : 115 – 116)
Menurut satu definisi (Karl W. Deutsch, 1966 : 18), dikatakan bahwa “a people is a group of individuals who have some objective characteristics in common. These characteristics usually then are said to include language, territorial residence, traditions, habits, historical memories, and the like. To these are then added....certain subjective elements such as mutual, affection, consciousness of difference from other peoples, or the will to belong to this particular people.”
Nation diartikan sebagai “a people living in a state ‘of its own.’ By this is meant, it seems, that the rulling personnel of this state consists largely of individuals who share the main characteristics of this people, and that the administration of this state is carried on in this people’s language and in line with what are considered to be its characteristic institutions and patterns of custom.”
Tentang pengertian nationality dikatakan bahwa “ a nationality in this widespread usage is, then, a term which may be applied to a people among whom there exists a significant movement toward political, economic, or cultural autonomy, that is to say, toward a political organization, or a market, or an area of literary or cultural interchange within the personnel and the characteristics of this people will pre-dominate.”
Namun (Karl W. Deutsch, 1966 : 18) mengingatkan kita bahwa pengertian-pengertian di atas tidak bebas dari masalah-masalah yang sulit. Beberapa karakteristik objektif yang sering dikemukakan sebagai milik suatu “bangsa” (people) nampaknya tidak merupakan bagian yang esensial dari kesatuan suatu “bangsa”. Mengenai bahasa, misalnya, dikatakan bahwa warga “bangsa” Inggris ada yang berbahasa Inggris atau bahasa Welsh ; warga Kanada, bahasa Inggris atau Perancis ; Afrika Selatan, Inggris atau Afrikaans ; warga Irlandia, Inggris atau Gaelik ; warga Belgia, Vlaam atau Perancis ; dan warga Swiss, bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan Roman. Bahasa yang sama bisa digunakan oleh bangsa-bangsa yang berbeda. (Maurits Simatupang, 2002 : 116 – 117)
Dari segi linguistik semata-mata, keadaan kebahasaan yang digambarkan di atas terdapat juga persamaannya dengan keadaan kebahasaan
Pengertian tempat kediaman bersama (common territory) juga mengandung masalah. Contoh yang diberikan adalah pengalaman pergerakan nasional kaum Zionis yang selama berabad-abad tidak mempunyai tanah air sebelum mendirikan negara Israel pada tahun 1948 yang ditentang oleh penduduk Palestina yang nenek moyangnya telah menduduki tempat itu dan mengadopsi bahasa dan budaya Arab. Tanpa mengemukakan aspek Geopolitik yang dikemukakan oleh Bung Karno itu dan tanpa mengembangkannya menjadi Wawasan Nusantara (lihat rumusannya, antara lain, dalam GBHN tentang Wawasan Nusantara dalam TAP MPR No. II, 1993), barangkali akan sulit bagi kita untuk menjelaskan konsep common territory yang merupakan salah satu persyaratan bangsa
Bahkan konsep yang ditawarkan Ernest Renan yang dikutip oleh Bung Karno itu pun dapat ditanyakan keabsahannya. Renan melihat bahwa salah satu unsur esensial dari soul or spiritual principle suatu bangsa terdiri dari “[the] possession in common of a rich heritage of memories...a heritage of glory and of grief to be shared...to have suffered, rejoiced and hoped together...” Pertanyaannya ialah kapan warisan bersama (common heritage) itu milik bersama? (When is a “common” heritage common?)
Dalam usaha mencari sejarah bersama sebagai karateristik bersama yang objektif dan dapat diamati, Otto Bauer mencoba mengemukakan konsep community of fate (Schiksalgemein-schaft) yang mengikat para warga suatu bangsa ke dalam suatu community of character (Characktergemeinschaft). Menurut Bung Karno konsep Ernest Renan le desir d’etre ensemble dan definisi Otto Bauer Aus Schiksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft itu tidak cukup. Itulah sebabnya dia menambahkan konsep Geopolitik seperti telah disinggung di atas dan yang berlaku bagi bangsa
Dengan mengacu pada Ernest Renan dan Otto Bauer tersebut, Bung Karno menegaskan sesuatu yang amat penting : kesatuan bangsa
Bangsa
Konsep bangsa
Dimensi kedua adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Etnologi adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari kebudayaan manusia dengan mengadakan pendekatan perbandingan dari berbagai kebudayaan secara individual yang terdapat di muka bumi ini. Dalam kerangka dimensi etnografis itulah kita lalu dapat melihat adanya kebedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau nusantara. Asal usul dari penduduk yang mendiami kepulauan nusantara masih merupakan objek perdebatan teoritis di kalangan ahli arkeologi dan antropologi. Tentang asal usul dari umat manusia saja terdapat 2 (dua) teori. Teori yang pertama seperti yang dikemukakan oleh E. von Eickstedt (1934) beranggapan bahwa tempat asal dari evolusi ras manusia Homo Sapiens adalah di Asia Tengah. Teori yang kedua C.S. Coon (1965) berpendapat bahwa ada beberapa pusat evolusi dari beberapa ras manusia di dunia. Sampai sekarang belum ada kesimpulan mengenai kesalahan atau kebenaran dari masing-masing teori itu. Namun demikian, dari penemuan tulang belulang Pithecanthropus Erectus dari zaman Pleistocenum Bawah (kira-kira 600.000 sampai 300.000 tahun yang lalu) di Trinil di tepi Bengawan Solo pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois, dan kemudian penemuan Homo Soloensis (yang oleh Teuku Jacob disebut Pithecanthropus Soloensis) dari zaman Pleistocenum Atas (kira-kira 40.000 tahun yang lalu) di Desa Ngandong, juga di tepi Bengawan Solo pada tahun 1931 oleh Oppenoorth dan von Koenigswald, orang menduga, bahwa pulau Jawa merupakan tempat asal usul manusia purba. Meskipun penemuan-penemuan itu penting sekali artinya bagi antropologi dan biologi pada umumnya, Bernard Vlekke tidak menilainya sebagai terlalu relevan untuk sejarah
Tetapi justru tentang asal usul dari kaum imigran itu juga terdapat teori yang berbeda-beda. Sarasin bersaudara (1893 dan 1905) misalnya berpendapat bahwa imigran pertama adalah orang Vedda yang juga mereka temukan di
Problem itulah yang juga dipertanyakan oleh Koentjaraningrat, yang mengamati adanya beberapa gelombang imigrasi dengan versi yang berbeda-beda. Di samping itu, Koentjaraningrat juga melihat adanya 2 (dua) sumber migrasi, yaitu, kecuali yang berasal dari daratan Asia, juga yang berasal dari benua Australia. Migrasi orang Paleo-Mongoloid dari Asia dan orang Austro-Melanesoid dari Australia dan yang disusul dengan percampuran ras dan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu diperkirakan terjadi antara 10.000 dan 2.000 tahun SM, jadi sebelum datangnya orang-orang Proto Melayu yang dikonstatasi oleh Sarasin dan Sarasin. (Koentjaraningrat, 1990 : 9)
Koentjaraningrat juga memperhatikan arus migrasi itu dari sisi penyebaran teknologi sebagai salah satu aspek yang terpenting dari kebudayaan. Kepandaian menanam padi misalnya yang kabarnya mula-mula dilakukan di Assam Utara (India) atau Burma Utara, menyebar ke kepulauan Nusantara dan Filipina melalui lembah-lembah sungai Yangtze dan Mekhong. Unsur teknologi kedua yang juga berperanan besar adalah kepandaian menuang perunggu (campuran tembaga dengan kurang lebih 15 % timah). Teknologi itu mula-mula ditemukan di Mesopotamia (Asia Barat Daya) kira-kira pada tahun 3.000 SM, dan tiba di pusat kebudayaan Cina kira-kira pada tahun 2.000 SM. Melalui lembah Dongsan di Vietnam Utara, teknologi itu kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan kepulauan Nusantara, dan bahkan hingga ke Sentani di pantai utara Papua Barat, tetapi tidak sampai ke kepulauan Filipina. (Koentjaraningrat, 1990 : 14, 19)
Aspek kebudayaan lain yang diamatinya adalah organisasi sosial dan sistem pemerintahan yang lebih besar dari ukuran desa, yang diperkirakan telah berkembang di Asia Tenggara di sekitar abad pertama TM, seperti kita ketahui, pada awal abad II SM, Qin Xihuang Di mempersatukan Cina sebagai kekaisaran, sehingga tidaklah mengherankan jika negara-negara tertua di Asia Tenggara kontinental terpengaruh oleh aspek kebudayaan Cina itu, dan pada gilirannya juga mempengaruhi negara-negara tertua di kepulauan Nusantara. Namun, bersamaan dengan masuknya kepandaian politik itu, datang juga agama Hindu dan Buddha yang justru membawa unsur kebudayaan yang sangat penting, yaitu tulisan (Koentjaraningrat, 1990 : 20 - 21). Bukti tertua untuk itu di kawasan Nusantara ditemukan di Muara Kanam, kira-kira 160 km dari muara sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan berasal dari abad ke V TM dan mengindikasikan pandangan Hindu. Kerajaan Kutai dengan Mulawarman sebagai rajanya itu bolehlah dipandang sebagai titik tolak bagi kita untuk mulai dapat membahas perkembangan “masyarakat Nusantara” sampai kemudian menjadi “ masyarakat Indonesia” dewasa ini. (Budiono Kusumohamidjojo : 2000 : 19 – 20)
Pembahasan mengenai bangsa Indonesia asli dan subdimensi kemasyarakatan tidak bisa menghindarkan kita untuk sedikit memahami pendapat para ahli untuk membagi manusia ke dalam 3 (tiga) kelompok ras yang besar, yaitu : ras Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid sementara itu, Blumenbach yang berpedoman pada ciri-ciri warna kulit serta faktor geografi membagi manusia ke dalam 5 (lima) kelompok ras : Caucasia, Ethiopia, Mongolia, America, dan Malaya. Stock Mongoloid memiliki relevansi lebih jauh bagi “masyarakat
Jika kita mengingat akibat-akibat yang bisa merupakan konsekuensi dan Garis Wallacea serta Garis Weber dan konsekuensi dari pembagian manusia ke dalam 5 (lima) kelompok ras dari Blumenbach, mudah dimengerti jika “masyarakat Indonesia” dapat dipandang sebagai kenyataan kelompok kehidupan bersama yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) kelompok ras yang mendasar. Di samping itu, juga diakui luas, bahwa sebagian besar suku bangsa di
Jadi, sebenarnya kita bisa mempertanyakan, bagaimana pengertian “orang
Dalam buku Hoakiau di Indonesia (1960), Pramoedya Ananta Toer menggugat dan mempertanyakan tentang keaslian orang Indonesia, bahkan mempertanyakan “Indonesia” sebagai sebuah konsep. Ia mengkritik tentang kemurnian ras yang menjadi landasan politik anti Tionghoa warisan kolonial. Dan dalam buku tersebut, Pram mengajukan tesis yang cukup eksentrik, misalnya tentang “vlek biru” yang ditinggalkan tentara Monggol pada pantat bayi Asia dan Eropa dan berkesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pendatang bukan asli dan tidak ada seorangpun di Indonesia dapat membuktikan dirinya asli ‘Indonesia’. (lihat Pramoedya Ananta Toer, 1960: 23 – 27)
III. TEORI BANGSA SEBAGAI KONSEP KOMUNITAS IMAJINER (IMAGINED
COMMUNITY)
Benedict Anderson dikenal terutama karena teorinya tentang asal usul kebangkitan bangsa-bangsa di dunia, yang pemikirannya masih berada dalam pengaruh pandangan dan kelanjutan pengembangan teori Ernest Renan; Menurutnya, kurangnya kepedulian para pengkaji gerakan kebangsaan terhadap rasa kebangsaan-rasa nasionalitas - perasaan pribadi dan kultural bahwa seseorang dan orang-orang lain tertentu adalah satu bangsa - bahwa anda dan saya merasa sebagai ‘orang Indonesia’, bahwa anda dan saya adalah kita, bahwa orang-orang lain adalah mereka. Padahal, kenyataan yang kita selami sebagai bangsa
Istilah komunitas-komunitas imajiner menurut Anderson memuat arti “kesatuan hidup (manusia) dalam wilayah geografis yang batas-batasnya telah tertentu, yang sebagaimana dipahami (conceived), dipikir (thought), diserap sebagai gambaran mental (surmised mental image) oleh orang-orang yang bersangkutan (yang menganggap diri terlibat di dalam kesatuan hidup itu atau menganggap diri sebagai anggotanya).
Proses-proses penciptaan ‘komunitas-komunitas imajiner’ atau bangsa-bangsa ini, menurut Anderson, melewati teritorialisasi keyakinan-keyakinan keagamaan, kemerosotan kerajaan-kerajaan kuno, hubungan timbal balik antara kapitalisme dengan cetak-mencetak, perkembangan bahasa resmi negara yang diangkat dari bahasa ibu/daerah tertentu, serta konsepsi-konsepsi tentang waktu yang berubah. (Benedict Anderson, 1999 : xiii)
Nampaknya lebih baik kita renungkan sejenak konsep ‘nasion’ atau ‘bangsa’ itu sendiri, dan Anderson akan menawarkan sebuah definisi yang bisa kita pakai. Selama ini para teoretisi nasionalisme telah sering didera kebingungan, kalau tidak bisa dikatakan kegusaran, akibat 3 (tiga) paradoks ini : 1). Modernitas objektif bangsa-bangsa di mata para sejarawan vs. kepurbaan subjektifnya di mata para nasionalis ; 2). Universalitas formal kebangsaan sebagai suatu konsep sosio-kultural ; dalam jagat modern semua orang bisa, musti, akan ‘punya’ suatu kebangsaan tertentu, sama seperti tiap manusia ‘punya’ gender tertentu vs. kekhususan pengejawantahan kongkretnya yang tak bisa ‘diobati’, misalnya, berdasarkan definisinya, kebangsaan ‘Yunani’ bersifat sui generis atau mencakup keseluruhannya ; 3). Daya ‘politis’ nasionalisme vs. kemelaratan filosofisnya, atau malah ketidak-koherenannya. Dengan kata-kata yang berbeda, tidak seperti sebagian besar ‘isme’ lain, nasionalisme belum pernah melahirkan pemikir besarnya sendiri : nasionalisme tak punya tokoh-tokoh semacam Thomas Hobbes, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, atau Max Weber. ‘Kehampaan’ ini dengan gampang membangkitkan sifat rendah diri sampai ke tingkat tertentu di tengah kumpulan intelektual kosmopolitan yang berbahasa majemuk. Bagai novelis Gertrude Stein di depan hamparan ranah
Bangsa adalah sesuatu yang imajiner karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Ernest Renan mengacu kepada pembayangan ini tatkala ia menulis bahwa “Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses.” Dengan tegas Ernest Gellner menetapkan : “Nasionalisme bukanlah bangkitnya kesadaran diri suatu bangsa : nasionalisme menemukan bangsa-bangsa di mana mereka tidak ada. Namun rumusan ini masih punya kekurangan, lantaran Gellner terburu-buru ingin menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi jubah yang dianyam dari serat-serat kepalsuan, makanya ia memilih ‘penemuan’ hingga ke ‘pemalsuan’ ; ketimbang ‘pembayangan’ serta ‘penciptaan’. Dengan begitu ia mengisyaratkan bahwa komunitas-komunitas ‘sejati’ itu ada, yang kemudian secara menguntungkan dipaskan dengan bangsa-bangsa. Dalam kenyataan, semua komunitas, asalkan lebih besar dari dusun-dusun primordial di mana para anggotanya bisa saling bertatap muka langsung setiap hari (bahkan mungkin komunitas semacam ini pun), adalah komunitas imajiner. Pembedaan antarkomunitas dilakukan bukan berdasarkan kesejatian/kepalsuannya, melainkan menurut
Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas, sebab, tak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan arahnya mendatar/horisontal. Dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, jangankan untuk melenyapkan nyawa orang lain, mereka pun bersedia meregang nyawa sendiri demi pembayangan terbatas seperti itu. Kematian-kematian itu menyeret kita ke hadapan problema pokok yang dibawa nasionalisme : apa yang menjadikan pembayangan-pembayangan yang kian menciut dalam kerangka sejarah terkini (tidak lebih dari dua abad saja) bisa menggugah pengorbanan kolosal seperti itu?. Dan menurut
Sejarawan Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa nasionalisme, sebagai tampilan gejala historis, merupakan jawaban atas kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang timbul lantaran penjajahan :
.....tidak dapat disangkal lagi nasionalisme merupakan hasil yang paling penting daripada pengaruh kekuasaan Barat di negeri-negeri Asia pada zaman modern...Hal yang esensial bagi tujuan kami adalah, bahwa nasionalisme dan kolonialisme itu tidak terlepas satu sama lain, dan terasa juga adanya pengaruh timbal- balik antara nasionalisme yang sedang berkembang dan politik kolonial dengan ideologinya.
(Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jilid 2, Jakarta : Gramedia, 1990 : 58)
Proses-proses penciptaan “komunitas-komunitas imajiner” atau bangsa-bangsa ini, menurut Anderson, melewati teritorialisasi keyakinan - keyakinan keagamaan, kemerosotan kerajaan-kerajaan kuno, hubungan timbal balik antara kapitalisme dengan cetak-mencetak, perkembangan bahasa resmi negara yang diangkat dari bahasa ibu/daerah tertentu, serta konsepsi-konsepsi tentang waktu yang berubah. (Benedict Anderson, 1999 : xiii)
Sesungguhnya Anderson memandang bangsa atau nasion sebagai gejala yang relatif modern sebagai konsekuensi modernisasi dunia barat di abad ke-20.
Modernisasi mendatangkan banyak perkembangan, seperti kemajuan ekonomi, perluasan dan standarisasi pendidikan, kemajuan teknologi, perbaikan infrastruktur, sarana komunikasi modern, pertumbuhan birokrasi, dan perkembangan bahasa baku untuk berbicara, menulis, mengelola, dan memerintah. Karena perkembangan inilah dimungkinkan lahirnya masyarakat besar manusia yang anggotanya merasa terikat satu sama lain. Masyarakat tersebut oleh Anderson dinamakan “imagined community” disebut “imagined”, karena tak seorangpun anggota bangsa atau nasion akan pernah melihat semua anggota yang lain, namun ia merasakan adanya ikatan khusus tertentu dengan anggota-anggota lainnya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya perang, ia bahkan siap mengorbankan jiwa untuk anggota-anggota lain yang tidak dikenalnya “ia mati untuk tanah air”.
mendalam dengan budaya
Tulisan Anderson bahwa bangsa atau nasion adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam satu negara dan merasakan perasaan nasib serta mitos tentang masa lampau bersama yang jaya, dalam konteks ini juga perlu dilihat secara kritis. Imajinasi tentang bangsa atau nasion dalam konsep
Republik
Dari narasi yang dikemukakan para ahli antropologi, sosiologi, dan budaya tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya konsep Bangsa Indonesia Asli merupakan suatu konsep yang sangat kompleks, dan bukan suatu konsep yang sudah seluruhnya jelas ; Bahkan penelitian secara antropologi, sosiologi, dan kultural secara tegas membuktikan bahwa bangsa Indonesia asli dapat dikatakan sebagai suatu kelompok ras hasil dari percampuran antara ras dan/atau antar etnik yang sulit dibuktikan atau bahkan perlu dipertanyakan apakah ada garis pemisah yang tegas untuk memahami konsep Bangsa Indonesia Asli yang mampu menggambarkan realitas dan mampu menjawab keaslian bangsa Indonesia. Kita maklum bahwa negara bangsa adalah sebuah kreasi ; Konstruksinya tidak pernah usai, dan dalam keserasiannya, state building dan nation building adalah selalu sebuah proses menjadi bukan suatu keadaan yang statis (becoming instead of being). Meminjam pemikiran
Dengan demikian Bangsa (nation) adalah suatu ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu kinship (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan self-rule. Negara (state) adalah suatu ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu kedalam kerangka kewarganegaraan (citizenship). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedangkan negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. (Dr. Yudi Latif, 2004: 17)
IV. KONSEP YURIDIS “BANGSA
Dari berbagai teori tentang bangsa dan kajian mengenai konsep Bangsa Indonesia Asli tersebut diatas menunjukkan makna relatif tentang konsep bangsa, dan tidak ada ukuran objektif untuk menentukan apa yang benar-benar dimaksud dengan Bangsa Indonesia Asli. Seiring dengan tumbuhnya gerakan nasionalisme pada awal abad 20. Gerakan tersebut bertujuan meniadakan kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang dengan keinginan kuat untuk membentuk Negara
Dalam sidang BPUPKI dibahas pula masalah orang asing dan statusnya nanti dalam Negara Republik Indonesia (lihat pidato Liem Koen Hian dalam sidang BPUPKI Jakarta tanggal 28 Mei, 22 Agustus 1945, Risalah Sidang BPUPKI, Jakarta Sekretariat Negara RI, 1990, hal 166-172) dan pada akhirnya konsep kebangsaan Indonesia dikukuhkan dalam konstitusi UUD 1945.
Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 tak pernah bermaksud menganut kebijaksanaan diskriminatif terhadap warga negaranya. Baik atas warga yang asli pribumi maupun keturunan asing. Tetapi jika tidak segera didingatkan kembali oleh wakil-wakil kelompok minoritas Protestan dan Katolik, kesan sikap diskriminatif UUD 1945 nyaris terjadi. Yaitu pada anak kalimat di belakang sila “ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Anak kalimat itu memang hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Namun wakil kelompok minoritas itu mengingatkan, pencantuman ketentuan begitu dalam suatu dasar yang manjadi pokok undang-undang dasar, berarti juga melakukan diskriminasi terhadap golongan minoritas jika “diskriminasi” itu, (naskah berisi anak kalimat hasil perumusan Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 yang kelak akan lazim dikenal dengan nama Piagam Jakarta) akan ditetapkan juga (jadi Mukadimah UUD 1945), maka kelompok minoritas, khususnya di kawasan Timur “terpaksa lebih suka berdiri di luar” Republik Indonesia. (Muhammad Hatta, 1978 : 454 – 456)
Krisis ketatanegaraan itu nyaris membelah Negara Kesatuan Republik
Pada masa pembentukkan konstitusi UUD 1945 wadah kelahiran di tempat penyebaran konsep, gagasan, dan ideologi “Bangsa Indonesia Asli” menjadi dasar nasionalisme dan titik awal berkebangsaan konsep “Bangsa Indonesia Asli” untuk mengatasi konsep Hindia Belanda dan Jepang.
Namun kesan diskriminatif konstitusional terhadap kelompok minoritas dalam UUD 1945, sesungguhnya masih ada. Yaitu tercantum pada persyaratan menjadi Presiden, UUD 1945 Pasal 6 (1) menyebut : Presiden ialah orang
Tetapi pencantuman kata asli itu juga didasari pertimbangan kedaruratan situasi ketika itu. Demi menutup peluang, agar orang Jepang tidak bisa menjadi Presiden Indonesia ; Badan yang bertugas menyusun undang-undang dasar, Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia– BPUPKI), meski 29 April 1945 sudah terbentuk, tapi baru bisa bersidang 28 Mei 1945 setelah diresmikan Pejabat Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, Saiko Sikikan Y. Nagano. Dan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 1945 disampaikan pidato Mr. Muhammad Yamin, DR. Supomo, dan Bung Karno yang berisi rumusan-rumusan mengenai konsep kebangsaan Indonesia (Lihat Muhammad Yamin, NASKAH PERSIAPAN UUD 1945, Jakarta, Yayasan Prapantja, : 87-107, 109-121, dan 61-81), yang dalam perjalanan sejarahnya telah diterima rumusan tentang konsep kebangsaan sebagai ideologi bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara kita yakni lima dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Pada awalnya konsep Bangsa Indonesia Asli tertera pada konstitusi UUD 1945 dalam rangka menghadapi kedaruratan situasi ketika itu, sejak Negara Bangsa ini terbentuk, para founding fathers sudah menyadari adanya persoalan yang tidak sederhana ini dan mencari berbagai upaya untuk memecahkanya. Pada masa orde lama antara lain sejarah mencatat Program Benteng 1951 dan PP 10 tahun 1959 yang dimaksudkan untuk memecah persoalan polarisasi sosial Warga Negara asli dan Warga Negara tidak asli (Pri dan Non Pri; fakta sejarah mencatat bahwa kedua kebijaksanaan tersebut terbukti gagal dan efektivitasnya cenderung terbatas. Pada masa tahun 1945 sampai berlakunya dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan masa pengembangan konsep kebangsaan. Dalam kurun waktu itu terjadi usaha-usaha untuk menggantikan konsep kebangsaan itu dengan konsep atau ideologi lain, yaitu munculnya pemberontakan yang bersifat politis ideologis dan separatis.
Kemudian lahir orde baru dengan tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ternyata tidak berhasil, yang terjadi justru kebalikannya yakni hukum berperan menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan status quo; Selama orde baru, banyak praktik hukum yang tidak aspiratif dan tidak demokratis, sebaliknya sebagai produk hukum orde baru telah memberangus hak-hak warga negara yang diatur oleh UUD 1945 dan hukum internasional, contoh konkrit sebagai ekspresi yang membawa implikasi praktek politik hukum yang diskriminatif orde baru yaitu berusaha menggarap masalah Warga Negara Indonesia Tionghoa secara serius, mendasar dan mendalam yaitu melalui politik hukum pembuatan produk hukum yang berbentuk resolusi MPRS No. III/RES/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa, seterusnya rezim orde baru yang berciri legalistik dalam seluruh kebijaksanaan yang diambilnya selalu didasarkan pada format perundangan seperti TAP MPR, UU, PP, Keppres, dan Instruksi Presiden dalam melaksanakan proses konsep kebangsaan Indonesia. Untuk keperluan legalitas tersebut, maka sejak periode awal, salah satu langkah untuk memecah persoalan etnik Tionghoa pemerintahan orde baru telah mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman RI untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 IS dan Keppres No. 24 tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia keturunan asing. Dalam konteks mengupayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dianggap perlu untuk meniadakan semua praktik yang mengarah pada pemilahan atau pengkotak-kotakan golongan penduduk kepada Warga Negara Indonesia Tionghoa dimungkinkan untuk mengganti nama mereka dengan nama-nama Indonesia sebagaimana ditentukan dalam keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/4/Kep/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.
Pada orde baru proses produk hukum yang dimonopoli negara yang bersifat diskriminatik kurang lebih 64 peraturan perundang-undangan bernuansa rasial dan tidak demokratis, sebab telah menutup peluang bagi masyarakat dan Warga Negara Indonesia Tionghoa untuk berpartisipasi, padahal produk hukum itu sendiri justru untuk mengatur kepentingan mereka. Pada masa itu tercatat usaha untuk memecah persoalan serupa dengan diterapkan kebijaksanaan asimilasi yang sesuai dengan kehendak penguasa dan sistem asimilasi selalu dieksploitasi dan dijadikan komoditas politik; termasuk berbagai kebijaksanaan pemerataan pembangunan yang dalam kenyataannya terbukti tidak efektif dan hasilnya juga terbatas, bahkan justru berkembang semakin tajam konfigurasi pemilahan sosial Warga Negara asli dan Warga Negara tidak asli (Pri – Non Pri). Oleh sebab itu ditinjau dari segi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa orde baru, mendorong perkembangan politik hukum diskriminatif dan tidak demokratis serta tidak sesuai dengan acuan yang disepakati dan dipersembahkan oleh para founding fathers maupun Pancasila dan UUD 1945. Selama periode orde baru dalam penyelenggaraan ketentuan konstitusi sehari-hari, telah berkembang semacam politik diskriminatif yang diterapkan pemerintah nasional pada kelompok warga negaranya? Secara resmi praktek politik semacam itu cepat dibantah dengan aneka legitimasi dan justifikasi. Namun secara nyata, pihak yang terkena baik kelompok minoritas maupun mayoritas, rasa diperlakukan diskriminatif niscaya sulit dibantah. Apalagi jika diskriminasi itu dilatari perbedaan asal, suku, agama atau kategorisasi lain.
Kalau dilihat dari sisi konstitusi seperti tersebut dalam Pasal 26 UUD 1945 (sebelum amandemen) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ditentukan bahwa syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang.
Dari bunyi pasal tersebut belumlah dapat menentukan siapakah yang dianggap menjadi Warga Negara Indonesia pada saat UUD 1945 disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pasal tersebut menghendaki pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang, baru 9 (sembilan) bulan kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia mulai terbentuk undang-undang organik yaitu pada tanggal 10 April 1946 diumumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.
Sumber hukum utama Undang-Undang Kewarganegaraan
Sedangkan dimaksud dengan orang-orang bangsa lain oleh Penjelasan UUD 1945 diberikan contoh misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada wilayah negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara, secara yuridis merupakan syarat-syarat konstitusional yang mutlak harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) secara tegas menentukan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan secara konstitusional bahwa untuk orang-orang bangsa
Dengan demikian setiap orang, apapun rasnya, bangsa, atau suku bangsa (etnis), warna kulit, rambut, keturunan, dan sebagainya, asal telah menjadi Warga Negara Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia, mengaku Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disahkan menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1946 maka orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini mengandung makna bahwa konsep kebangsaan
Sejalan dengan pengertian orang-orang Bangsa
Senafas dengan pengertian orang-orang Bangsa Indonesia “Asli” juga kita lihat pada Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menegaskan bahwa : “Warga Negara Indonesia ialah orang yang asli dalam negara Indonesia “ dan kemudian dalam huruf (b) ditentukan bahwa orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun paling akhir dan berturut-turut serta berumur 21 (dua puluh satu) tahun juga adalah Warga Negara Indonesia.
Interpretasi tentang pengertian orang-orang Bangsa Indonesia “Asli” di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 lebih bersifat yuridis konstitusional, bukan bersifat biologis etnik ataupun sosiologis kultural. Namun didalam pelaksanaanya ketentuan tersebut menimbulkan keragu-raguan mengenai kriteria atau batasan mengenai orang-orang bangsa
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 sesungguhnya telah memberi kebebasan pada etnik minoritas untuk memilih atau menolak kewarganegaraan
Dalam situasi tersebut kemudian diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 ternyata tidak terdapat suatu definisi tentang orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Pemerintah pada masa itu memberi alasan hukum bahwa tidak perlu untuk mengadakan definisi tersendiri dari apa yang dimaksudkan dengan istilah Warga Negara
Dari perjalanan panjang perumusan konsep Bangsa Indonesia Asli tersebut, landasan konstitusionalnya di dalam amandemen Pasal 26 UUD 1945 dirumuskan kembali dengan nafas yang sama yaitu :
1). Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa
2). Penduduk ialah Warga Negara
3). Setiap Warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.
Setelah Pasal 26 UUD 1945 diamandemen dan kemudian telah dibentuk Undang-Undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, konsep dan pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli masih menyisakan persoalan politik yang tidak tuntas, sekalipun fakta politik persoalan kewarganegaraan Indonesia yang berdimensi diskriminatif, yaitu dikenal dengan istilah Pribumi dan Non Pribumi sudah mulai ditinggalkan, bahkan secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah yang tidak memberlakukan diskriminasi atas dasar apapun, apakah itu suku, ras atau agama semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan kita tidak lagi mengenal warga Pribumi dan Non Pribumi meskipun warga asli atau keturunan semua mempunyai hak pelayanan publik yang sama (Kompas, 25 Pebruari 2007).
Konsep orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana dikonstruksikan dan dirumuskan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menawarkan sebagai solusi bagi penyelesaian persoalan hukum kewarganegaraan yang timbul dimasa orde baru dan sekaligus menghilangkan diskriminasi dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, upaya koreksi terhadap kekeliruan orde baru dalam menerapkan konsep kebangsaan berdasarkan siasat kesatuan dan persatuan yang telah secara sistematik melenyapkan arti keberagaman dan menekan perbedaan dengan suatu budaya unilateral.
Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan multikultur lebih terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri tidak lagi mengalami kesulitan menjadi Warga Negara Indonesia sebagai identitas Bangsa Indonesia Asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.” Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli adalah “Warga Negara
Pemikiran pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa kata orang-orang Bangsa Indonesia asli ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian penjabaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasrkan etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (ius soli), orang yang lahir di wilayah Negara Republik
Hal ini berarti bahwa semua Warga Negara
Interpretasi tentang pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli ini, setidak-tidaknya telah memperjelas pengertian “Asli” yang bersifat yuridis konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dalam negara Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia.
Landasan konstitusional dan ketegasan siapa orang-orang Bangsa Indonesia Asli berdasar UUD 1945 dipertegas secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berikut penjelasan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah Bangsa Indonesia Asli, hal yang sama berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas.
Konsep Bangsa Indonesia Asli yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan upaya pembentuk Undang-Undang untuk meluruskan makna dan sekaligus mewujudnyatakan pemikiran yang dibangun di atas prinsip konsep harmonisasi yang senafas dan sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum dan setelah amandemen); batasan yuridis mengenai bangsa Indonesia asli telah saling mendekati dan saling menguatkan dengan konsep yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, sehingga dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat pada tataran yuridis konstitusional terutama dalam interpretasi tentang pengertian Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dan/atau sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berdasarkan batasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tetap diakui sebagai orang-orang Bangsa Indonesia Asli
Sejak era reformasi kita telah mengalami begitu banyak perubahan didalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang 1945 telah di amandemen dengan memasukan semangat kesetaraan antara semua Warga Negara, tanpa membedakan asal usul keturunanya. Seperti pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen mensyaratkan seorang untuk menjadi Presiden haruslah “orang Indonesia asli” setelah diamandemen perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian siapa saja tanpa membedakan asli dan bukan asli, sepanjang yang bersangkutan memenuhi rumusan ketentuan yang baru ini dapat maju ke pencalonan Presiden (sambutan Presiden tanggal 4 Pebruari 2006 pada perayaan Tahun Baru Imlek 2557).
Dengan demikian amanat ketentuan Pasal 6 dan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki jiwa yang senafas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara yuridis memberi batasan atau kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli berdasarkan tempat kelahiran dan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut demi hukum semua Warga Negara Indonesia keturunan, termasuk pula Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang meliputi golongan Tionghoa peranakan dan Tionghoa Totok yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia, sudah menikah dan mempunyai keturunan dalam hitungan beberapa generasi, tinggal dan mencari nafkah di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia secara yuridis konstitusional dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mereka adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan menjadi anggota penuh warga bangsa Indonesia yang harus diperlakukan sederajat dengan Warga Negara Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai golongan dalam masyarakat, baik dari segi agama, ras, suku bangsa (etnis), kultural, bahasa maupun profesi. Oleh karena itu mereka mempunyai hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sesama anggota warga
Dan fakta sosiologis yuridis bahwa sebagian besar dari keturunan Tionghoa Peranakan dan keturunan Tionghoa Totok telah ada dan lahir di Indonesia sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan mengakui Negara Republik Indonesia sebagai tanah airnya, bahkan sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah, bertingkah laku seperti pada umumnya keturunan Indonesia asli lainnya, dan orientasi budaya mereka pun sudah menyatu kepada kebudayaan lokal tempat mereka berdomisili seperti kita saksikan pada keturunan Tionghoa Benteng di kampung belakang Kamal, Kalideres, Tangerang. Sebagian dari mereka belum sepenuhnya menerima hak-hak yang layak selaku warga negara sekalipun secara legal telah memiliki kedudukan formal dan payung hukum yang memberi jaminan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah semestinya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa Benteng dan Warga Negara Indonesia keturunan lainnya secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia, tidak diperlukan lagi melalui proses naturalisasi untuk dianggap sebagai Warga Negara Indonesia asli.
Menurut Ariel Heryanto bahwa kaum pejuang Nasionalis
Dalam pemahaman seperti itu tidak ada warga negara yang bisa “asli”, seperti halnya tidak ada bangsa yang “asli”. Semuanya merupakan hasil “bikinan”, “rekaan”, “rekayasa” yang cemerlang. Maka, status kewarganegaraan setiap orang bisa saja bersifat sementara (bukan takdir yang mutlak dan fatal), bisa sewaktu-waktu dipilih, ganda, diganti, atau diminta.
Selanjutnya Ariel Heryanto menegaskan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru telah merombak pengertian warga negara dan memasukkan semua kaum minoritas berbagai etnis sebagai “orang
Baik secara material maupun historis, berbagai bangsa-negara di dunia selalu mengandaikan percampuran, gado-gado, kemajemukan etnis, tradisi, agama, bahasa. Juga
Secara historis konsep Bangsa Indonesia Asli dari perjalanan panjang Konstitusi UUD 1945 (sebelum dan setelah di amandemmen), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 semestinya dipahami sebagai konsekuensi logis dari pluralitas kebangsaan kita dalam ikatan kebangsaan Indonesia. Dengan fakta pluralitas kebangsaan kita maka untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sudah semestinya aparatur Negara harus mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum yang memahami pluralitas kebangsaan kita sehingga hak-hak dan kewajiban politik tidak diikatkan kepada etnis/etnik/suku/ras, kepercayaan, adat istiadat, agama dan kultural tertentu, melainkan kepada individu yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan dan politik hukum perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia dimasa depan diharapkan menuju pada semangat menghilangkan perbedaan antara sesama Warga Negara Indonesia dengan bertitik tolak dari nilai-nilai dan cita-cita serta dinamika batin perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi suatu nation yang sedang berada dalam pertumbuhan, dengan sekaligus mengukuhkan kerangka norma-norma dan nilai-nilai utuh terpadu yang telah lama ada dan telah berakar dalam jati diri bangsa Indonesia; ide tentang negara bangsa Indonesia (Staatsidee) dan konsep kebangsaan Indonesia telah dikukuhkan dalam Konstitusi UUD 1945. Hal ini mungkin sekali terjadi, oleh karena nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia didasarkan atas kesamaan cita-cita dan aspirasi kemasyarakatan bahwa keindonesiaan dalam keanekaragaman merupakan pilihan yang terbaik bagi terselenggaranya kehidupan sebagai bangsa dan negara yang sedang berada dalam keadaan pertumbuhan itu sesuai dengan nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia diangkat dari kondisi priil masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Artinya konsep kebangsaan
Dengan latar belakang pemahaman bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural dan multikultural maka kehadiran peraturan perundang-undangan kewarganegaraan baru dengan asas dan nilai baru, tetap mengacu dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi UUD 1945 (baik sebelum maupun sesudah amandemen) dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pola kehidupan yang menghargai pluralisme dan multikuralisme Indonesia dengan bersendikan pada Pancasila. Dengan kata lain perubahan dan perombakan pengertian Warga Negara dan memasukkan semua kaum minoritas berbagai ras dan/atau etnis sebagai Bangsa Indonesia Asli dimungkinkan asalkan tidak merusak harmoni wawasan kebangsaan Indonesia, karena perubahan terhadap norma-norma yang telah lama ada dan telah berakar dapat menyebabkan disharmoni, namun hal ini dianggap wajar sejauh diikuti oleh sesuatu usaha ke arah pembentukan harmoni wawasan kebangsaan Indonesia yang responsif terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Dalam hal ini pluralisme dan multikulturalisme adalah prasyarat yang harus diterima bukan ditakuti. Mengingat bahwa yang bernaung dalam kerangka negara bangsa adalah komunitas politik ; selama konsep Bangsa Indonesia Asli mendapatkan ruang dalam komunitas politik tersebut maka sama sekali tidak ada alasan untuk semua kaum minoritas berbagai ras dan/atau etnis, agama dan kepercayaan, adat istiadat, serta kultural sebagai bangsa Indonesia melepaskan diri dari kerangka negara bangsa Indonesia.
V. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN WAWASAN KEBANGSAAN
Perlu dicermati akan timbulnya persoalan baru dalam perspektif politik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah telah menimbulkan sejumlah persoalan politik hubungan Pemerintah pusat dan daerah, antara lain dibeberapa daerah terus bergolak menuju peguatan basis etnik yang diaktualisasikan dalam tuntutan penerapan demokrasi di semua sektor kehidupan, berikut munculnya kekuatan egoisme daerah dan kesukuan serta terjadinya konflik horisontal dan vertikal akibat praktik demokrasi pemilihan kepala daerah. Apakah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pada tingkat daerah tidak tertutup kemungkinan terjadi birokrasi pemerintahan mempergunakan hak-hak dan kekuasaan yang dipercayakan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan digunakan sebagai alat untuk memaksakan kemauan atas rakyat untuk kepentingan politik sendiri ataupun kepentingan golongan, mengingat munculnya kekuatan egoisme daerah dan kesukuan yang beragam kepentingan membuat potensi konflik maupun perlakuan diskriminatif terhadap sesama warga negara, mengingat munculnya konflik kedaerahan yang makin marak akhir-akhir ini disebabkan kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan sebagian besar masyarakat.
Parahnya lagi banyak tokoh masyarakat dan pemimpin yang tidak mencerminkan sifat dan watak pemimpin yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan
Terdorong oleh derasnya arus kebebasan dan keterbukaan dewasa ini menyebabkan mereka kurang peduli tehadap masyarakat lain sehingga muncul konflik-konflik kedaerahan yang merebak dimana-mana terutama sejak era reformasi masyarakat majemuk Indonesia tampak kesulitan untuk menerapkan integrasi kedalam “nation” Indonesia sebagai akibat euforia politik. Harapan kita dalam perspektif yang lebih luas, diperlukan usaha meningkatkan pendekatan kesatuan dan persatuan bangsa merupakan usaha yang mendesak; sebab bila hal ini terabaikan, tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi sumber ancaman yang potensial dan sumber kerawanan sosial kultural, rasial, ekonomi, dan politik yang bersifat disintegratif dan akan mengganggu pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dalam konstelasi pemikiran diatas dan munculnya konflik-konflik kedaerahan yang merebak, jenis konflik yang terjadi diantaranya konflik politik bercirikan vertikal dan struktural, aksi anarkis di berbagai daerah yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan munculnya kekuatan egoisme daerah serta kesukuan, jelas menunjukkan masih rendahnya kesadaran demokrasi masyarakat serta lemahnya wawasan kebangsaan Indonesia; karenanya perlu pendekatan kesatuan dan persatuan bangsa yang berangkat dari penghargaan terhadap pluralisme dan multikularisme untuk menghindarkan dan menjauhkan serta menghilangkan benak dan sikap egoisme daerah dan kesukuan, diskriminasi, saling membedakan diantara berbagai golongan dan masyarakat, baik dari segi agama, ras, suku bangsa, kultural, dan kepentingan politik serta ekonomi. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan segenap aparatnya perlu mendukung pendekatan kesatuan dan persatuan bangsa secara langsung, konkrit, dan nyata. Pluralisme dan multikularisme di
Pemberlakuan Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 secara sama bagi setiap warga berarti Undang-Undang mengakui eksistensi pluralisme dan multikulturalisme masyarakat
VI. PENUTUP
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara yuridis telah mempertegas konsep Bangsa Indonesia Asli, memperkokoh konsep kebangsaan Indonesia yang tidak berdiri sendiri, sejak semula konsep kebangsaan Indonesia memang tidak berdasarkan atas kesamaan ras, etnik (suku bangsa), bahasa, golongan, maupun agama. Konsep Bangsa Indonesia Asli secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang tumbuh sebagai jati diri bangsa yang diangkat dari pengalaman bersama di dalam sejarah, rasa senasib dan sepenanggungan yang telah lama tumbuh dari masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, beragam tetapi tetap menyatu, dalam kesatuan dan persatuan Indonesia.
Konsep kebangsaan Indonesia asli memperoleh acuannya secara ideologis dalam Pancasila dan secara konstitusional dalam UUD 1945 serta secara organik diatur baik Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu berarti bahwa semua penyelesaian mengenai konsep Bangsa Indonesia Asli haruslah bertitik tolak dari konsep tentang bangsa yang terkandung dalam Pancasila maupun UUD 1945. Dalam konsep tersebut jelas bahwa pengertian tentang bangsa atau nation Indonesia tidak sama dengan pengertian bangsa dalam arti ras atau etnik, bahasa, golongan, maupun agama, sebagai konsep Bangsa Indonesia Asli tidak didasarkan atas ras, etnik, bahasa tertentu, agama tertentu, kesamaan kepentingan, ataupun batas-batas alamiah yang dapat dilihat pada peta. Dapat dikatakan bahwa persepsi atas konsep Bangsa Indonesia Asli berkembang dengan cara yang berbeda-beda pada setiap periode perkembangan ketatanegaraan Republik
Konsep Bangsa Indonesia Asli dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya bersifat politis kemasyarakatan yang mengakui pluralitas kebangsaan dan kemajemukan masyarakat Indonesia suatu pilihan terbaik untuk kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Sikap mental dan kejiwaan dari semua pihak yang berbeda-beda untuk menyatu padu dalam ikatan kesatuan kebangsaan adalah landasan pokok paham kebangsaan Indonesia karenanya semua Warga Negara Indonesia keturunan yaitu termasuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lainnya yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diperlakukan secara diskriminatif dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang membedakan Warga Negara Indonesia keturunan tidak boleh lagi terjadi dan wajib dihapus, agar semua warga negara keturunan yang sudah lahir dan/atau status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, semuanya demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli.
Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada essensinya mengakui semua Warga Negara Indonesia sama, setara dan setujuan, Warga Negara Indonesia tidak dibeda-bedakan atas dasar warna kulit, ras, suku bangsa/etnik, agama dan kultural karenanya semua warga negara keturunan, siapapun dan dari etnik apapun, apakah keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lainnya yang lahir di Indonesia semua dianggap orang-orang bangsa Indonesia asli. Mereka adalah warga Negara
Ciri fisik maupun nilai-nilai primordial bukan merupakan dasar kesamaan dalam ikatan kebangsaan
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
