demokrasi dalam kerangka perbedaan

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada tiap kurun waktu akan membawa perubahan pada pola kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan juga akan membawa pengaruh pada kedudukan warganegara, partisipasi warganegara juga sangat menentukan
http://www.scribd.com/people/view/480900-arif-pramono-achmadi , dalam mempengaruhi kebijakan - kebijakan pemerintahan, Bagi Indonesia, keyakinan demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan bukan lagi mitos, tetapi seolah menjadi kutukan. Sudah hampir satu dekade Indonesia berpaling dari sistem otoriter, tetapi demokrasi tidak membawa perubahan apa-apa. Di anatara banyak kebuntuan jalan adalah demokrasi menyediakan ruang bagi penumpang gelap yang kemudian membajak sistem pemerintahan baru. Mereka adalah elite-elite lama yang menguasai sumberdaya politik-ekonomi, kapital, dan jaringan di pusat-pusat pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan.
Tanpa lelah mereka terus bersiasat di partai-partai politik untuk meneguhkan oligarki sambil berpetuah mengenai demokrasi dan kesejahteraan. Maka pernyataan kontroversial Wakil Presiden Jusuf Kalla menurut Amich Alhumami dalam tulisannya di Harian Kompas (27/12/01), seyogyanya dapat dibaca dalam perspektif berbeda. Jusuf Kalla sekedar menyuarakan perasaan putus asa dalam menghadapi elite-elite politik lama, yang secara canggih memanipulasi demokrasi untuk kepentingan kemakmuran sendiri, bukan kesejahteraan rakyat. Tetapi menjadi pertanyaan apakah Yusuf Kalla menyuarakan aspirasi dalam kapasitas elite yang perduli, ataukah termasuk elite politik lama. Maklumlah partainya bermaksud meminang Tutut menjadi bagian partainya, Tutut bukan rahasia lagi adalah bagian sekelompok orang kaya.
Oligarki yaitu kekuasaan di tangan segelintir orang dan plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya. Adalah penumpang gelap yang berbahaya bagi demokrasi yang sering luput dari perhatian. Tanpa disadari oligarki dan plutokrasi melekat pada sistem demokrasi baik secara manifes maupun laten. Dan sering dimaknai sebagai ”jebakan demokrasi”.
Mengutif opini Rachmad Bahari di Harian Kompas (22/01/08), disadari atau tidak persekongkolan, kronisme dan nepotisme kini melanda hampir seluruh parpol. Orang-orang berduit juga berperan penting karena tidak satu pun parpol yang memiliki kemampuan keuangan mandiri dan hidup dari iuran anggota. Sudah menjadi rahasia umum bila parpol memperebutkan posisi ”basah” di lembaga pemerintahan dan BUMN dengan menempatkan orang-orangnya hanya untuk menghimpun dana politik.
Parpol merupakan agregasi kepentingan, tak heran kalau dalam iklim politik semacam ini hanya parpol pragmatis dan parpol kepentingan yang bermunculan. Sebagaimana dikatakan Budiarto Danujaya (Kompas, 05/01/08), tanpa ideologi yang sanggup memberi orientasi perjuangan nilai yang terstruktur jelas lewat doktri komprehensifnya, tak heran kalau strategi politik didegradasikan derajatnya menjadi sekedar taktik merebut dan berbagi kekuasaan, memperjuangkan kepentingan sempit golongan dan bahkan mengeruk uang.