Peran serta politik bagi masyarakat Jawa Tengah menjelang Pilkada 2008

PERAN SERTA POLITIK BAGI MASYARAKAT MENJELANG PILKADA 2008 JAWA TENGAHMenghitung hari ke depan, masyarakat Propinsi Jawa Tengah akan menghadapi pesta demokrasi lokal yakni untuk memilih orang pilihan yang akan menjadi pemimpinnya kelak. Persiapan, jauh-jauh hari tentu saja telah dilakukan , terutama oleh beberapa partai dominan yang akan mengusung orang yang akan dicalonkan pada pemilihan Kepala Daerah mendatang. Pembicaraan dan obrolan di warung, kedai, pinggir jalan, dan ruang-ruang publik perkotaan- meskipun dengan intensitas minim- sering membahas dan mengarah kepada PIlkada 2008 ini. Terlebih lagi pertanyaan seputar, siapa orang yang akan menjadi pemimpin jawatengah ini ini? Sementara, kendatipun konsep calon independen telah dan masih disosialisasikan kepada masyarakat , namun belum tampak akan muncul calon independen yang akan diusung langsung oleh masyarakat.Hal penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama beberapa partai politik dominan menjelang Pilkada 2008 adalah melakukan pencerahan politik dengan memberi pendidikan politik badi masyarakat. Hal ini kurang lebih dan paling tidak akan mengurangi kekaburan masyarakat dalam memahami makna demokrasi pada Pilkada yang akan datang, juga akan mengubah pola pikir masyarakat yang masih tabu dengan perbedaan dan semua harus selalu diseragamkan, sebab bagaimana pun juga, perubahan sosial yang sifatnya progressif ini masih belum mengubah paradigma masa lalu sentralisme. Juga, pencerahan politik akan akan berdampak pada ketelitian masyarakat dalam memilih calon pimpinannya kelak.Seolah, ada hubungan sebab akibat antara pencerahan politik terhadap masyarakat dengan partisipasi masyarakat Jawa Tengah pada Pilkada 2008 mendatang. Ketika masyarakat masih meraba-raba dan atau mengambang dalam arti belum tercerahkan secara holistik dalam politik maka akan menutup keran kebebasan dalam memilih calon pimpinannya, dalam suasana seperti ini, politik uang ( Money Politic) masih berlaku , dan kejahilan-kejahilan serta kelicikan-kelicikan ( salah satunya adalah intilah Serangan Fajar a la Orde Baru ) akan mewarnai Pilkada 2008. Kejadian seperti ini, jika terjadi, memiliki arti masih gagalnya masyarakat dalam memahami demokrasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, pencerahan politik akan menjadi kerangka acuan bagi masyarakat untuk menyeleksi , memilah dan memilih siapa orang yang pantas menjadi pemimpinnya. Sebaliknya, jika masyarakat telah tercerahkan secara utuh, partisipasi politik mereka akan mengalir apa adanya, kebebasan berpolitik akan memiliki kerangka yang jelas, keinginan untuk golput pun akan memudar, sebab munculnya polemik Golput dalam setiap Pilkada di mana pun disebabkan oleh ketidak percayaan masyarakat terhadap masa lalu yang memble, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap masa lalu karena melihat sepak terjang yang kurang populis dari pemerintah ( Meskipun arti sebenarnya pemerintah adalah Pemimpin itu sendiri). Hal lain yang akan muncul dari sikap pencerahan politik ini adalah akan menelurkan bibit unggul yang akan tumbuh dengan baik selama lima tahun ke depan.Iklim politik di Jawa Tengah, sebenarnya kurang jelas jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kenapa? Sebab partisipasi politik masyarakat hanya - seolah-olah - berlaku di masa Pemilu saja. Sedangkan di saat-saat selain Pemilu atau demokrasi langsung lainnya, masyarakat bingung harus berpartisipasi politik seperti apa? Bagaimana cara menyalurkan partisipasi politik mereka dengan baik? Juga, banyak masyarakat yang memiliki sikap apatis dan skeptis terhadap peran politik mereka, masa lalu mungkin menyebut kelompok masyarakat ini sebagai floating-mass ( Massa mengambang).Beberapa tahun ini, partisipasi politik hanya dimiliki oleh beberapa kelompok pemilik kepentingan, belum tersebar secara luas di masyarakat, bahkan masyarakat pun tidak menahu soal, siapa sebenarnya kelompok pemilik kepentingan ini? Bisa dikatakan, partisipasi politik hanya berlangsung di kelompok atas, orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi . Alasan sederhana, mengapa mereka bisa berperan partisipasif mungkin karena memang demikianlah partisipasi politik harus dan hanya berlaku bagi kelompok-kelompok formal saja.Kelompok-kelompok kepentingan tentu hampir bersamaan dengan partai-partai politik dalam berpartisipasi aktif untuk mengisi gudang-gudang kekuasaan strategis. partai politik bisa saja mengklaim, dukungan dari masyarakat lah yang mengharuskan mereka mengisi gudang- gudang kekuasaan di Kota ini. Hanya saja, tidak semua bahkan rata-rata partai politik mengajari masyarakat yang mereka klaim sebagai pendukungnya / simpatisannya dengan pencerahan-pencerahan politik yang sebenarnya.Jika saja, partisipasi politik ini dilakukan juga oleh hierarki paling bawah- yaitu masyarakat, maka akan membuka peluang terhadap propinsi ini sebagai yang benar-benar telah mengerti dan harus bertindak bagaimana masyarakat, pemerintah, dan partai politik dalam mengelola Kota ini dengan baik.Calon Gubernur- kecuali calon independen- jelas akan dicalonkan oleh partai politik. Hanya saja, ketika di lapisan hierarki bawah, muncul sikap apati-pilitik, maka akan hilang semangat kegiatan sosial masyarakat di Kota ini, karena aktivitas-aktivitas sosial hanya bisa dilakukan oleh kelompok kepentingan ( Pemerintah dan Partai Politik) formal semata. apati-politik ini akan memudahkan masyarakat untuk mencap bahwa tidak penting bagi masyarakat untuk memilih orang yang akan dipimpinnya, biarkan mengalir begitu saja, lebih parah lagi akan memunculkan alienasi politis badi masyarakat yang tidak tercerahkan. Memang, di Pilkada yang akan datang mereka memberikan haknya dengan memilih langsung, namun mereka tidak memiliki kerangka yang jelas calon yang bagaimana dan seperti apa yang mereka pilih, ini mencerminkan lagi sikap apati-skeptik politik. Akibat yang lebih fatal adalah, masyarakat sudah tidak akan peduli lagi terhadap kotanya, mau dibagaimanapun kotanya, mau diapa pun kotanya oleh para kelompok kepentingan terserah?Dalam masyarakat yang tidak tercerahkan secara utuh akan mucul beberapa sikap, seperti menurut penuturan, Althoff, apatis, anomi, alienasi, dan sinis. Masyarakat apatis mencerminkan kelompok yang kehilangan minat untuk berpartisipasi aktiv terhadap masalah-masalah ( bukan hanya politik semata) yang dihadapi masyarakat jawa tengah ini. Bahkan, jika kelompok apatis ini telah mengakar dengan kuat akan memunculkan sikap-sikap kurang simpati dari kelompok ini kepada kelompok hierarki atas, kebijakan-kebijakan pemerintah akan dilempar jauh dan dimasabodohkan dalam arti kasar akan dicampakkan ke keranjang sampah. Kelompok sinis juga akan lahir secara bersamaan, apa-apa yang datang dari kelompok hierarki atas dan kelompok kepentingan akan ditafsirkan sebagai konsep-perang yang hanya akan menyengsarakan mereka. Jelas sekali, fenomena seperti ini akan memunculkan masyarakat terasing dan anomi, aturan-aturan yang dibuat akan dilanggar dengan mudah tanpa pertimbangan etika sekalipun, bisa jadi dalam masyarakat anomi ini karena keran partisipasi mereka tertutup yang akan mucul adalah kebebasan tanpa keranga, aturan-aturan bisa dipermainkan, hingga pada Pilkada 2008 yang akan datangpun aturan-aturan yang telah ditentukan oleh KPUD bisa dilanggar tanpa batas.Sejauh ini, sudah sampai mana kelompok-kelompok pemilik kepentingan ( Pemerintah dan Partai Politik) telah memberi pencerahan politik kepada masyarakat? Hal inilah yang patut dipertanyakan menjelang PILKADA 2008 nanti. Wallahu a’lam